Hadiri
rakernas forsesdasi, Gubernur Sumbar minta maksimalkan fungsi Baznas turunkan angka
kemiskinan ekstrem
PADANG (Indomen) -- Permasalahan
kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas pada
agenda Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi)
yang diselenggarakan di Hotel Santika, Padang Sumatera Barat, Senin
(19/12/2022).
Dalam sambutannya Gubernur Sumatera
Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kemiskinan masih menjadi problem
serius yang dihadapi oleh berbagai daerah termasuk berbagai negara di
belahan dunia.
"Ini merupakan tujuan utama kami
untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan
berkelanjutan," kata Gubernur Sumbar.
Salah satu Indikator dari kemiskinan
ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu
perkapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah kalangan lansia
atau disabilitas.
Menurutnya, sebagian besar lansia dan
disabilitas bukanlah merupakan masyarakat yang produktif, sehingga perlu
dicarikan solusi, salah satu upaya yang bisa diambil untuk mengentaskan
kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan cara sistem subsidi.
"Dalam hal ini peran Baznas sangat
dibutuhkan untuk memberikan subsidi, maka lebih pas jika kita memaksimalkan
fungsi Baznas, karena warga tidak mampu tersebut termasuk kedalam kategori yang
berhak untuk menerima zakat," ujarnya.
Gubernur Sumbar minta Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan
perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen
pada 2024.
"Kita telah melakukan koordinasi
dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan
Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa kita harapkan bisa
terwujud," harapnya.
Namun, kondisi ini juga memperlihatkan
bahwa dalam pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi dan
pendekatan-pendekatan yang ekstrem sehingga berbagai program pengentasan
kemiskinan dapat diwujudkan dengan optimal.
Salah satu strategi dan pendekatan yang
dapat dilaksanakan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat
secara masif pada seluruh tingkatan pemerintahan.
"Maka sebab itu kata kuncinya
adalah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan
kemiskinan," ucapnya.
Menurut Gubernur Mahyeldi, pada tahun
2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara
Nasional di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat
Indonesia senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018
yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat
optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat
strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di
tingkat nasional.
Opsi ini hanya akan berhasil
dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program
strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga
menyampaikan permasalahan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumbar yang tidak
mengusulkan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut perlu, karena kekurangan
pegawai.
"Kenapa!, karena keterbatasan
anggaran daerahnya, namun kami sangat berharap biaya P3K dibebankan pada
anggaran pusat," tutur Mahyeldi.
Permasalahan kebijakan P3K di daerah
juga menjadi isu yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini
sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Gubernur Mahyeldi berharap dengan
hadirnya Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
dapat memberikan solusi permasahan P3K ini.
"Kita ingin agar pembiayaan terkait
penggajian tenaga P3K bisa ditanggulangi oleh pusat, karena keterbatasan
anggaran didaerah," pintanya.
Oleh karena itu melalui forum ini sangat
besar harapan kami kiranya dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab
isu-isu strategis saat ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menjelaskan tingkat
kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi dari data tahun 2021.
Mengenai tingkat kemiskinan ekstrem
perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Suhajar menjelaskan, fakta masih
ada ratusan ribu warga yang alami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk
dicermati.
"Tadi Gubernur Sumbar telah
menjelaskan, bahwa Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang
memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Ini masih banyak kita
jumpai, terutama pada kota kota besar," sebut Suhajar.
Suhajar juga mengatakan, Kemendagri
mendorong Pemda agar program-program BAZNAS menjadi gerakan masif di seluruh
penjuru Republik Indonesia. Zakat yang terkumpul tersebut nantinya dapat
membantu kemaslahatan umat terutama dalam pengentasan kemiskinan.
"Hal ini sangat penting mengingat
masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang hidup miskin dan berada dalam kondisi
kemiskinan ekstrim," ujarnya.
Pemerintah pusat berharap pengentasan
kemiskinan ini dapat dilakukan secara bahu-membahu. Apalagi urusan pengentasan
kemiskinan melalui dukungan BAZNAS akan mempertemukan cita-cita setiap kepala
daerah untuk membantu orang miskin.
"Saya setuju apa yang disampaikan
Gubernur Sumbar masyarakat yang penyandang miskin ekstrim, adalah masyarakat
paling miskin yang wajib kita bantu," kata Suhajar.
Untuk itu perlu sinergitas yang kuat,
selain menggerakkan seluruh pegawai, kemudian Pemda bisa dorong BUMD, dan pihak
swasta turun bersama mengetaskan kemiskinan di daerah.
Pada kesempatan itu, Ketua Forum
Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si juga
menyampaikan banyaknya ketidakhadiranya Srkda pada forum ini.
Alasannya, karena tugas dasar Sekda,
yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sekda memiliki peranan penting dalam
proses pengelolaan pemerintahan daerah.
"Sekda, baik itu di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota, punya fungsi dasar sebagai eksekutor,
koordinator, dan fasilitator. Sekda merupakan posisi yang strategis," kata
Lalu Gita.
Ketua Forsesdasi Jabar, H. Acep Jamhuri
menyampaikan Raker Komwil Forsesdasi ini digelar sebagai wadah untuk
meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar para Sekda di Jabar.
Forsesdasi merupakan wadah partisipasi
Sekda guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait dengan Pemerintahan
Daerah sekaligus memberikan ide dan solusi dalam pelayanan pada masyarakat.
"Seperti diketahui, sebanyak 34
provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda- beda. Maka, hari ini
kita akan membahas dua fokus, yaitu permasalahan Kemiskinan dan P3K,"
ulasnya.
Menurutnya melalui forum ini dapat menginventarisir
permasalahan, peraturan maupun penerapannya di daerah, agar dapat menghasilkan
suatu rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti dengan
melakukan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait Pemerintahan
Daerah.
"Mudah mudah forum ini bisa
berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan sesuai apa yang kita inginkan
bersama," ujarnya.
Acara Rapat Kerja Nasional Forum
Sekretaris Daerah se Indonesia juga dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur
Kementerian PAN dan RB Dr. Ir. Alex Denni, M.M, Ketua Badan Amil Zakat
Nasional, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
Kemendagri Ir Suprayitno, MA dan Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Biro
Organisasi, Komisariat Wilayah Seluruh Indonesia, serta para pimpinan OPD di
lingkungan Pemprov Sumbar (Biro Adpim Pemprov Sumbar)
0 Komentar