Padang ( Indomen). - Dengan raut muka penuh harap Anggota DPD RI asal Sumbar Irman Gusman minta semua lapisan elemen di Sumbar dan dirantau untuk saling bahu membahu agar terus berjuang agar bencna yang baru saja menimpa " Kampung Halaman" Kita bersama (Sumbar ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi berstatus bencana nasional.
"Saya minta kepada pemerintah pusat,jangan sekali-kali menganggap kami keturunan orang cengeng dan suka dimanja. Tapi berkipkirlah, apakah mungkin saudara kami yang baru tertimpa musibah,dimana ada yang istri,atau suami dan anak yang meninggal serta rumah yang hancur dan sawah yang tak bisa dipakai bisa hidup seterusnya dengan bantuan-bantuan orang.
Hidup yang akan mereka lanjutkan bukan untuk satu minggu atau dua minggu.Hidup mereka sesuai dengan ketetapan Allah.Bisa setahun dua tahun atau puluhan tahun lagi. Sementara tempat mereka mencari nafkah sudah hancur,jalan ke desa mereka sudah rusak. Jadi jangan biarkan saudara kami ,dunsanak kami hidup dalm kondisi yang dalam ketidak pastian, keluh Irman Gusman dengan mimik muka yang sangat kecewa.
"Saya bukan tidak berjuang dan berusaha,saya telah temui presiden Prabowo agar Sumbar ditetapkan dalam kondisi kelompok Bencana Nasional. Namun semua belum terkabul.
Untuk itu, lewat PWI Sumbar,saya mengajak semua pihak, Lurah,Camat Bupati,Walikota Anggota DPRD kab/kota dan DPRD Propinsi serta Wagub dan Gubernur Sumbar untuk bersurat dan bermohon dengan data-data yang autentik tentang kondisi yang terjadi agar Sumbar dapat ditetapkan menjadi Daerah yang masuk skala Bencana Nasional,jelas Irman Lagi.
" Mari serahkan ke kami di DPR RI dan DPD RI semua surat dari komponen tersebut tadi diatas untuk kami ajukan ke Presiden. Tidaklah mungkin 13 kabupaten/kota yang terkena dampak dengan jumlah korban yang terdampak bencana itu akan hidup dengan mengharapkan bantuan terus menerus,kata Irman.
"Bencana ini bukan salah dunsanak kami bukan salah saudara saudara kami yang selama ini hidup dengan damai di kampung mereka. Ini adalah akibat kebijakan dari pemerintah yang meemberi izin pengelolaan hutan. Pemerintah harus bertanggungjawab,kata Irman Gusman dihdapan puluhan Pimpinan media cetak dan elektronik serta media online yang hadir di PWI Sumbar, Rabu (6/12/2025).
Pertemuan yang dipandu Wartawan senior Hasril Chaniago dan Ketua PWI Sumbar Widya Navies serta ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi berlangsung sangat penuh rasa kepedulian dengan nasib korban bencana Banjir dan longsor .
"Sekali lagi,permohonan kepada pemerintah Pusat agar Sumbar ditetapkan sebagai daerah dengan status Bencana nasional bukan karena minta dimanja dan merengek rengek. Tapi ini demi kelangsungan hidup ratusan ribu jiwa ,mngkin jutaan jiwa pada masa depang. Mereka butuh kembali lahan pencariannya bisa dipakai, sekolah anak mereka dapat dipakai.
"Duka dan akibat bencana ini tidak cukup hanya dengan lambaian tangan pejabat pusat sebagai tanda ikut prihatin. Bayangkan, hasil survei sebuah lembaga terpercaya menyatakan kerugian di Sumbar mencapai 68 Triliun. Mari kita bersama bermohon ke Presiden agar mau menetapkan Sumbar dalam kondisi skala Bencana Nasional.agar. perbaikan sarana dan prasarana para korban dan maksimal dan tuntas,kata Irman yang diaminkan semua wartawan yang ada saati tu di PWI Sumbr. ( Aidil).
0 Komentar