Konsolidasi Ketahanan Daerah dan Agenda Percepatan Pemulihan Pascabencana
Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi - Vasko di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari konteks yang sangat menantang. Bencana beruntun sejak tahun 2024 yang menewaskan 67 orang dan memutus sejumlah sarana konektivitas utama belum sepenuhnya pulih, kemudian disusul bencana dengan skala lebih besar pada tahun 2025 dengan korban 264 jiwa yang melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat. Situasi ini menempatkan Sumatera Barat dalam kondisi compound shock, yaitu guncangan berlapis sebelum proses pemulihan dari bencana sebelumnya tuntas.
Dalam kerangka ekonomi regional dan tata kelola pembangunan, kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap
kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, serta prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, refleksi kinerja satu tahun ini dibaca dalam perspektif ketahanan (resilience), adaptasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi struktural lintas pemerintahan.
Kinerja Makro dalam Konteks Krisis
Data makro Sumatera Barat 2025 memperlihatkan paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dibandingkan 2024. Dalam kondisi normal, angka ini dapat dimaknai sebagai pelemahan aktivitas ekonomi. Namun dalam konteks Sumatera Barat yang mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan distribusi, serta disrupsi sektor produktif akibat bencana, fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, indikator kesejahteraan justru membaik.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Capaian ini menjadikan Sumatera Barat termasuk delapan terbaik nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 315 ribu jiwa menjadi 312,30 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan naik menjadi Rp776.517 per kapita per bulan atau meningkat 6,40 persen akibat kenaikan harga komoditas makanan.
Di saat yang sama, pengeluaran riil per kapita mencapai Rp12,04 juta per tahun atau tumbuh 2,76 persen,
menandakan daya beli yang tetap terjaga. Kondisi pasar kerja juga relatif stabil. Jumlah penduduk bekerja mencapai 3,07 juta orang, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 5,69 persen pada 2024 menjadi 5,52 persen pada 2025, dan kualitas pekerjaan membaik dengan meningkatnya proporsi pekerja penuh dan formal.
Perbaikan tersebut diperkuat oleh distribusi pendapatan yang semakin merata. Gini Ratio membaik dari 0,287 pada 2024 menjadi 0,280 pada 2025, menjadikannya tujuh terbaik nasional dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tetap inklusif meskipun melambat. Struktur ketenagakerjaan turut mengonfirmasi karakter tersebut. Sektor pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja, perdagangan kecil dan eceran 18,57 persen dengan tambahan sekitar 38,25 ribu pekerja pada 2025, diikuti akomodasi dan makan minum 8,83 persen serta industri pengolahan 7,79 persen.
Di sisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 pada 2024 menjadi 77,27 pada 2025, menempatkannya sebagai enam terbaik nasional dan di atas rata-rata nasional 75,90. Capaian ini ditopang oleh peningkatan umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil.
Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi 2025 tertahan oleh dampak bencana yang mengganggu infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan investasi fisik (PMTB), fondasisosial-ekonomi Sumatera Barat tetap bekerja secara inklusif.
Refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi - Vasko menunjukkan bahwa stabilitas kesejahteraan dapat dijaga bahkan dalam situasitekanan eksternal yang berat. Secara agregat, konfigurasi indikator ini menggambarkan satu polayang jelas: fase satu tahun pertama pemerintahan Mahyeldi - Vasko lebih berorientasi padastabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural dibandingkan akselerasipertumbuhan yang agresif.
Dalam perspektif pembangunan daerah, pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai strategi konsolidatif. Ketika daerah menghadapi tekanan eksternal dan bencana berulang, menjaga stabilitas sosial, menekan kemiskinan, mengendalikan pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan menjadi prioritas yang rasional.
Dengan kata lain, tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi - Vasko lebih tepat dikategorikan sebagai fase stabilisasi sosial-ekonomidi tengah krisis, bukan fase ekspansi pertumbuhan. Tantangan ke depan adalah bagaimana
fondasi yang telah diperkuat ini menjadi basis untuk fase akselerasi berikutnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu direspons melalui peningkatan investasi, percepatan proyekstrategis, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan konektivitas dan daya saing regional.
2. Krisis Berulang dan Tekanan Fiskal Daerah
Ketahanan sosial yang relatif terjaga tersebut sesungguhnya dibangun di atas struktur fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan serius. Bencana tahun 2024 meninggalkan konsekuensi anggaran yang tidak kecil: kerusakan jalan provinsi dan kabupaten/kota, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, jaringan irigasi, serta permukiman masyarakat membutuhkan rehabilitasi segera. Sebagian infrastruktur bahkan
memerlukan rekonstruksi total, bukan sekadar perbaikan ringan. Kebutuhan pembiayaan yangbesar itu belum sepenuhnya tertangani ketika tahun 2025 kembali menghadirkan bencanadengan intensitas dan cakupan yang lebih luas.
Akumulasi dua gelombang bencana ini menciptakan apa yang dalam kajian keuangan publik disebut sebagai fiscal stress scenario, yaitu situasi di mana kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan simultan dari sisi belanja dan penerimaan. Di satu sisi, belanja tanggap darurat harus segera dicairkan untuk evakuasi, logistik, hunian sementara, serta pemulihan layanan dasar.
Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur memerlukan alokasi anggaran jangka menengah yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap berkewajiban membiayai program pembangunan rutin seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta belanja pegawai dan pelayanan publik lainnya.
Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, ditambah dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Struktur APBD sebagian besar telah terikat pada belanja wajib dan mengikat, sehingga fleksibilitas untuk
melakukan realokasi besar-besaran sangat terbatas. Selain itu, bencana juga berpotensi menekan sisi penerimaan daerah, baik melalui perlambatan aktivitas ekonomi maupun terganggunya basis pajak dan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi dilema klasik antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pendanaan yang relatif stagnan.
Dalam konteks tersebut, langkah percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis. Penyusunan yang cepat, berbasis data kerusakan terverifikasi, serta diselaraskan dengan standar kementerian teknis menunjukkan adanya kesiapan administratif dan kapasitas kelembagaan yang semakin matang.
Hal ini penting karena dalam mekanisme pendanaan nasional, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan
menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat.
Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi
menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tekanan fiskal yang muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas level pemerintahan. Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu ditopang oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat.
Dalam konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial,
agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.
Memimpin di Tengah Krisis Bencana
Namun di balik angka-angka statistik tersebut, publik melihat dimensi kepemimpinan yang lebih personal. Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Sejak gempa besar 30 September 2009 saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang, telah terbiasa berada di garis depan penanganan bencana berskala nasional, mengawal tanggap darurat, koordinasi bantuan, hingga pemulihan layanan publik. Pengalaman itu membentuk fondasi kepemimpinannya dalam situasi darurat. Saat menjadi Wali Kota Padang, ia kembali menghadapi banjir besar yang berulang hampir setiap tahun. Dari situ, terbentuk karakter kepemimpinan yang tenang, sistematis, dan berbasis koordinasi lintas sektor.
Dalam setiap krisis, Mahyeldi memahami bahwa stabilitas komando dan kejelasan arah menjadi kunci. Keputusan harus cepat, tetapi tetap terukur dan berbasis data. Pengalaman panjang inilah yang membuatnya tidak mudah terguncang ketika Sumatera Barat kembali menghadapi bencana beruntun pada 2024 dan 2025.
Namun sorotan besar tertuju pada Vasko. Datang dari ibu kota dengan latar belakang jejaring nasional yang kuat, awalnya ada keraguan publik. Apakah figur muda dari Jakarta ini siap menghadapi kompleksitas bencana Sumatera Barat? Apakah ia akan tergagap atau bahkan shockmenghadapi krisis besar di awal kepemimpinannya?
Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Vasko tidak terlihat gamang, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tandakebingungan. Dalam berbagai dokumentasi media, ia tampak menikmati kehadirannya di tengah
warga, tidur di tenda bersama pengungsi, membawa kendaraan sendiri tanpa protokoler berlebihan di tengah situasi bencana, hadir tanpa jarak.
Bahkan dalam satu momen yang cukup simbolik, ketika para pemimpin lain lengkap dengan sepatu bot dan atribut resmi meninjau lokasi berlumpur, Vasko terlihat santai, nyeker, tanpa alas kaki turun langsung ke lumpur untuk
mengecek fasilitas umum yang rusak.Gestur itu bukan sekadar spontanitas, tapi sebuah pesan bahwa kepemimpinan tidak selalu harusdibungkus formalitas. Bahwa dalam krisis, empati dan keberanian hadir lebih penting dari pada simbol kekuasaan.
Vasko tidak berdiri di belakang meja tapi berbicara langsung dengan warga,bercengkrama, menghibur, berusaha menjaga semangat para pengungsi. Di tengah krisis besar diawal masa jabatannya, ia justru terlihat menemukan jati dirinya. Bencana itu seolah tidak membuatnya ragu, tetapi justru mematangkan perannya sebagai pemimpin. Jejaring nasional yang dimilikinya juga tidak berhenti pada simbol. Jaringannya di pemerintah pusat, relawan, dan
figur publik nasional berhasil dimobilisasi untuk membantu Sumatera Barat. Bantuan datang lebih cepat, dukungan meluas. Ini adalah bentuk kepemimpinan berbasis jaringan luas.
Bagi sebagian masyarakat, Vasko terlihat seperti Mahyeldi di masa muda; energik, dekat dengan rakyat, dan tidak berjarak dengan situasi lapangan. Sementara Mahyeldi membawapengalaman dan ketenangan struktural, Vasko membawa energi dan keberanian lapangan. Dua karakter yang mirip saling melengkapi di tengah krisis bencana.
Pelaksanaan Pembangunan Program Strategis
Salah satu agenda strategis dalam satu tahun kepemimpinan ini adalah percepatanpembangunan Flyover Sitinjau Lauik, sebuah simpul konektivitas yang selama ini menjadi titikkrusial sekaligus berisiko tinggi bagi mobilitas orang dan barang di Sumatera Barat. Jalur SitinjauLauik memiliki peran vital dalam mendukung distribusi logistik dari dan menuju Kota Padang sertawilayah hinterland. Namun, karakteristik geometrik jalan yang ekstrem menyebabkan tingginya risiko kecelakaan serta ketidakpastian waktu tempuh.
Masuknya proyek flyover dari tahap perencanaan ke tahap pembangunan merupakan langkah strategis untuk mengatasi hambatan struktural tersebut. Pembangunan ini akan meningkatkan keselamatan transportasi, menjamin
kepastian waktu distribusi, serta menurunkan biaya logistik.
Dalam jangka panjang, keberadaan flyover akan memperlancar arus komoditas pertanian dan perdagangan, menjaga stabilitas harga barang, serta meningkatkan daya tarik investasi karena dukungan konektivitas yang lebih andal.
Penguatan konektivitas tersebut semakin signifikan dengan adanya kepastian lanjutanpembangunan Jalan Tol Padang - Sicincin, yang akan diteruskan pada koridor Sicincin - Padang,Panjang – Bukittinggi - Pangkalan, dan selanjutnya tersambung dengan ruas tol menuju Pekanbaru. Koridor ini merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera dan telah termasukdalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kepastian ini memberikan sinyal kuat bahwa integrasi Sumatera Barat ke dalam sistem logistik regional Sumatera akan semakin terbuka. Secara struktural, keberlanjutan tol tersebut akan memangkas waktu tempuh antarwilayah secara signifikan, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.
Konektivitas yang terhubung langsung dengan koridor ekonomi Riau dan jalur utama Trans Sumatera akan memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai simpul perdagangan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Selain itu, status sebagai PSN memberikan jaminan dukungan regulasi, pembiayaan, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di wilayah pesisir, pemerataan pembangunan dilakukan melalui revitalisasi kampung nelayan dengan pendekatan terpadu. Program ini mencakup penataan kawasan, peningkatan kualitas hunian, perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan infrastruktur lingkungan. Intervensi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat produktivitas dan membuka peluang ekonomi berbasis perikanan dan wisata komunitas.
Dengan kawasan yang lebih tertata dan layak huni, masyarakat nelayan semakin terintegrasi dalam rantai
nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Di sektor pertanian, dukungan terhadap ketahanan pangan diperkuat melalui rehabilitasi irigasi dari Program Inpres Irigasi pada D.I. Bandar Halim, D.I. Ladang Laweh, D.I. Batang Tingkarang, D.I. Talang Kemuning Jaya, D.I. Paneh Gadang, D.I. Batang Tabik, D.I. Bandar Kubu Banda, dan D.I. Bandar Rupik. Rehabilitasi jaringan irigasi bertujuan meningkatkan keandalan pasokan air, memperbaiki indeks pertanaman, dan mendorong peningkatan produktivitas lahan. Dengan sistem irigasi yang lebih optimal, kepastian musim tanam meningkat dan kesejahteraan petani dapat diperkuat secara berkelanjutan.
Di bidang perumahan, peningkatan kualitas kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Perbaikan sanitasi, drainase, dan akses air minum berkontribusi pada peningkatan kesehatan lingkungan serta stabilitas sosial keluarga.
Pada sektor energi, lanjutan pembangunan PLTMH Patamuan di Kabupaten Pasaman memperkuat pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal, sementara Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memperluas akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani. Akses energi yang lebih merata mendukung kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan proyek strategis dalam satu tahun ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Penguatan konektivitas melalui flyover dan tol, peningkatan produktivitas pertanian melalui irigasi, perbaikan jalan daerah, peningkatan kualitas permukiman, serta perluasan akses energi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.Kepastian proyek-proyek strategis nasional yang melintasi Sumatera Barat juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah telah selaras dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
Urgensi Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat
Bencana 2024 belum sepenuhnya pulih ketika bencana 2025 memperbesar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga permukiman memerlukan perbaikan segera. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi krusial. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali yang rusak, melainkan strategi pemulihan ekonomi.
Setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggerakkan sektor konstruksi lokal, menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mempercepat perputaran ekonomi di Sumatera Barat. Agar efektif, pelaksanaannya
tidak boleh sepenuhnya terpusat. Anggaran pusat perlu dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sehingga pemulihan berjalan cepat dan ekonomi lokal ikut bergerak.
Untuk memastikan pemulihan tidak berlangsung lambat dan berkepanjangan, Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar agenda perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi regional dalam rangka memulihkan konektivitas dan distribusi logistik, menghidupkan kembali sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal, menggerakkan kembali aktivitas UMKM dan perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah
terdampak.
Dalam perspektif regional economic multiplier, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran akan menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap PDRB daerah. Pelaksanaan tidak seharusnya bersifat sentralistik satu pintu di tingkat kementerian/lembaga pusat saja. Jika seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dikendalikan dan dieksekusi dari pusat, maka perputaran ekonomi lokal berpotensi tidak optimal.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah skema kolaboratif multi-level governance, yaitu: pemerintah pusat mengalokasikan anggaran, merumuskan kebijakan makro, dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya; pemerintah provinsi melaksanakan program sesuai kewenangan provinsi (jalan provinsi, SMA/SMK, fasilitas kesehatan provinsi, koordinasi lintas kab/kota); dan pemerintah kabupaten/kota menangani infrastruktur serta fasilitas layanan publik sesuai kewenangannya. Dengan skema ini, tidak hanya terjadi percepatan pelaksanaan, tetapi juga distribusi pekerjaankepada kontraktor dan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta peningkatan sirkulasi ekonomi di Sumatera Barat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip
desentralisasi fiskal dan asas otonomi daerah, sekaligus menjaga akuntabilitas melalui pengawasan terpadu.
Dari Pemulihan Menuju Transformasi
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa Sumatera Barat mampu menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan bencana yang datang berulang sejak 2024 hingga 2025. Kemiskinan tetap terkendali, pengangguran tidak melonjak, dan distribusi pendapatan relatif membaik meskipun pertumbuhan ekonomi melambat.
Dalam konteks kebencanaan berulang, stabilitas seperti ini bukan capaian yang sederhana, melainkan mencerminkankapasitas kebijakan publik yang mampu meredam guncangan agar tidak berkembang menjadi
krisis sosial yang lebih luas.
Namun demikian, pemulihan tidak boleh berhenti pada pendekatan restoratif, sekadar mengembalikan kondisi ke titik sebelum bencana. Jika orientasi hanya pada pemulihan fisik jangka pendek, maka risiko kerusakan berulang akan tetap tinggi dan beban fiskal akan terus berulang di masa depan. Karena itu, fase berikutnya harus bersifat transformasional.
Rekonstruksi harus dirancang berbasis mitigasi risiko, dengan standar teknis yang lebih kuat, lokasi yang lebih
aman, serta desain infrastruktur yang adaptif terhadap ancaman banjir, longsor, dan gempa.Transformasi tersebut juga menuntut integrasi yang lebih tegas antara tata ruang, perencanaan pembangunan, dan peta kawasan rawan bencana. Pembangunan jalan, jembatan,sekolah, permukiman, hingga kawasan ekonomi tidak boleh lagi dilepaskan dari analisis risiko.
Dokumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD harus menjadi instrumen mitigasi jangka panjang, bukan sekadar dokumen administratif. Di sisi ekonomi, transformasi berarti memperluas basis pertumbuhan agar lebih tahan
terhadap guncangan. Hilirisasi sektor pertanian perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Penguatan UMKM harus diiringi akses pembiayaan, digitalisasi, dan integrasi pasar agar sektor ini benar-benar menjadipenyangga ekonomi rakyat. Proyek konektivitas strategis, seperti peningkatan akses jalan danjaringan distribusi, harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan jangka panjang,bukan sekadar proyek infrastruktur semata.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan tidak hanya berarti build back (membangun kembali yang rusak), melainkan build back better and stronger: membangun lebih baik, lebihtangguh, dan lebih adaptif terhadap risiko masa depan. Di sinilah letak makna strategis dari satutahun kepemimpinan ini: stabilitas telah dijaga, dan fondasi transformasi mulai diletakkan agarSumatera Barat tidak sekadar pulih, tetapi bangkit dengan struktur ekonomi dan tata kelola yang lebih kuat.(Adv)
0 Komentar