Solok Selatan, (Indomen) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui kegiatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi (KKD) guna menyukseskan pendataan Keluarga Khusus dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (13/7/2026).
KKD tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, yakni Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kementerian Agama (Kemenag), serta Polres Solok Selatan.
Langkah strategis ini bertujuan memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kategori Keluarga Khusus, dapat terdata secara akurat sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat dalam pendataan.
Dari hasil koordinasi dengan Kemenag dan Dinas Sosial, tim berhasil menghimpun data Pondok Pesantren dan Panti Asuhan yang akan menjadi sasaran pendataan lapangan.
Data tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan seluruh unit yang masuk dalam kategori keluarga khusus tercakup dalam Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, untuk pendataan Suku Anak Dalam (SAD), BPS Kabupaten Solok Selatan masih melanjutkan koordinasi hingga ke tingkat nagari.
Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya bersinergi dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil dalam penanganan sosial serta fasilitasi administrasi kependudukan bagi kelompok tersebut.
Di sisi lain, berdasarkan hasil identifikasi bersama Polres Solok Selatan, tidak ditemukan kategori keluarga khusus di lingkungan kepolisian.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mencegah terjadinya undercoverage sehingga data ekonomi Kabupaten Solok Selatan yang dihasilkan benar-benar lengkap, akurat, dan berkualitas.
Melalui penguatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diplomasi (KKD) ini, Pemkab Solok Selatan bersama BPS menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, hasil
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berbasis pada kondisi riil di lapangan.(Desri Wahida)
0 Komentar