Solok Selatan, (Indomen) – Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengawasan yang ketat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun satuan pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan Khairunas saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026, Senin (19/10/2026), di Hotel Pesona Alam Sangir.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Khairunas menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak tatanan sosial, serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara konsisten melalui pembenahan sistem, penguatan tata kelola pemerintahan, keterbukaan anggaran, serta pengawasan yang berkelanjutan.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, melalui perbaikan sistem, penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta pengawasan yang konsisten. Pengelolaan dana BOS, misalnya, harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel agar anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik,” tegas Khairunas.
Lebih lanjut, Khairunas meminta Inspektorat Daerah bersama Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah, terutama bagi kepala sekolah yang baru dilantik. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran.
Selain di lingkungan perangkat daerah dan satuan pendidikan, Khairunas mendorong agar sosialisasi antikorupsi turut diperluas kepada wali nagari terpilih. Dengan demikian, pemahaman dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dapat diperkuat hingga ke tingkat nagari.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berharap seluruh jajaran pemerintahan semakin meningkatkan integritas, menjalankan tugas sesuai aturan, serta mengedepankan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat.(Desri Wahida)
0 Komentar