Padang ( Indomen ) - Rentetan kejadian Galodo dan Banjir bandang yang melanda kawasan Sumbar sejak tahun 1979,2009 dan kembali terjadi tahun 2024,hendaknya jadi pelajaran berharga bagi Pemprov sumbar dalam menata kawasan lingkungan yang rawan bencana.
Wartawan Indomen Lailatul Aidil berharap agar permasalahan bencana alam ini ada solusinya dalam RPJM dan RPJP Sumbar . Padahal siklus bencana Galodo yang terjadi dalam rentang waktu 25- 30 tahun.
Demikian pula dengan masalah transparansi bantuan yang masuk dari berbagai pihak,wrtawan ( Nofi Sastera, Almudazir dan Zamri Yahya ) juga minta agar Pemprov sumbar lebh transparan dan terperinci lagi.Hal ini terungkap pada jumpa pers perkembangan terakhir upaya penanggulangan bencana di Sumatera Barat, bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informasika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 7 Juni 2024.
Dalam jumpa persyang dipandu oleh Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah terlihat hadir Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri didampingi Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi.
Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V M. Dian Alma'ruf dan segenap stakeholder .
Menjawab pertanyaaan wartawan tentang transparansi bantuan Sekdaprov Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana.
"Kita selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan ini. Bantuan diterima pada dua rekening Baznas dan DPKAD," katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Sekdaprov Hansastri pada dua rekening penerima di Baznas, untuk rekening Bank Nagari total bantuan yang masuk Rp459.161.305,- dan rekening BSI Rp164.554.601,-, dan bantuan yang diterima tunai Rp8.008.500,-, sehingga total bantuan yang diterima Rp631.724.406,-.
Sementara itu, bantuan yang masuk ke kas daerah melalui DPKAD adalah dari Pemprov Kepri Rp.1 Miliar, Karimun Rp200 juta dan Pemprov Riau Rp500 juta.
"Terkait pemberi bantuan yang belum dicantumkan, sebagaimana informasi bapak/ibu, nanti akan kami telusuri," jelasnya,.
Sementara tentang solusi agar Bencana tak lagi terjadi atau korban dapat diminimalisir ,Kepala BWS V M. Dian Alma'ruf menjelaskan bahwa PUPR telah menganggarkan dana untuk 5 tahun anggaran agar 25 sungai yang ada di hulu gunung Marapi,singgalang akan di buatkan Sabo Dam dengan dana Rp 1,4 Triliun . Sabo dam yakni suatu terminologi umum untuk bangunan penahan,perlambatan dan penanggulanan aliran lahar disepanjang sungai yang berpotensi terlanda lahar gunung merapi.(dil)
0 Komentar