Solok Selatan (Indomen),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, menegaskan bahwa lembaganya telah menyerahkan sejumlah rekomendasi resmi yang akan menjadi dasar tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024.
“Rekomendasi ini merupakan bentuk komitmen kami di DPRD untuk memastikan bahwa setiap temuan BPK dapat diselesaikan secara tuntas, akuntabel, dan transparan,” ujar Martius saat Rapat Paripurna Tindak Lanjut Temuan LHP BPK yang digelar di ruang sidang utama DPRD Solsel, pada Selasa (17/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperintahkan untuk memperkuat SPI masing-masing.
"Temuan-temuan dalam LHP BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kita. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hal ini,” ujar Wabup Yulian.
Ia menambahkan, beberapa langkah yang akan diambil mencakup penyelesaian administratif dan koreksi teknis, pengembalian kerugian daerah, penguatan pengawasan internal, serta kerja sama lebih erat dengan BPK dan APIP untuk perbaikan berkelanjutan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu kami sangat mengharapkan sinergi dari DPRD, masyarakat, dan seluruh pihak terkait,” tutup Yulian. (Desri Wahida)
BalasTeruskan |
0 Komentar