Solok Selatan, (Indomen) - Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi menegaskan pentingnya kreativitas dan inisiatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting mengingat terus menurunnya nilai dana transfer dari pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang semakin ketat, OPD tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Program pembangunan yang belum terakomodir dalam anggaran daerah harus diupayakan melalui sumber lain, baik dari APBN maupun APBD provinsi,” ujar Yulian Efi saat memimpin Apel Gabungan ASN di halaman kantor bupati, Senin (3/11/2025).
Ia meminta agar setiap OPD proaktif menyiapkan perencanaan yang matang, sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke kementerian atau lembaga di tingkat pusat.
“Prioritaskan kegiatan yang penting dan berdampak langsung bagi masyarakat. Siapkan proposal, sesuaikan dengan sistem perencanaan nasional, dan lakukan komunikasi aktif agar peluang pendanaan bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” tambahnya.
Menurutnya, pada APBD tahun depan, pemerintah daerah akan fokus pada tiga hal utama: pelaksanaan program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta realisasi program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD. Dalam rancangan tersebut, nilai pendapatan daerah tercatat sebesar Rp729,45 miliar, turun 16,78% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp885,32 miliar. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp726,55 miliar, berkurang 20,26% dari tahun ini yang sebesar Rp956,26 miliar.
Kondisi penurunan dana transfer ini diakui berdampak langsung terhadap kelanjutan pembangunan dan program prioritas daerah. Selain itu, rasio ketimpangan fiskal semakin tinggi, sementara kewajiban pengalokasian belanja wajib (mandatory spending) dan earmark seperti belanja SPM dan belanja infrastruktur minimal 40 persen belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
“Kita harus mencari cara cerdas agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas Yulian Efi menutup arahannya.(Desri Wahida)
0 Komentar