Solok Selatan, (Indomen) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mendorong pendataan hingga sinkronisasi data penduduk oleh jorong dan nagari. Pasalnya, data yang disampaikan dari pemerintahan terdekat dengan masyarakat ini akan menjadi dasar dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (7/5/2026).
Menurut Khairunas, kegiatan verifikasi data penerima manfaat, evaluasi, serta sinkronisasi data memiliki arti strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, terutama memastikan seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kegiatan verifikasi data penerima manfaat, evaluasi, serta sinkronisasi data yang kita laksanakan hari ini memiliki arti yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” kata Khairunas.
Ia menyebut, ketersediaan data yang valid menjadi dasar pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Di antaranya program bantuan pasang baru listrik serta penguatan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Dalam meningkatkan sinkronisasi antara data riil lapangan dan data yang dimiliki pemerintah saat ini, Pemkab Solok Selatan juga tengah mengembangkan Sistem Informasi
Masyarakat Solok Selatan Berbasis Integrasi Data dan Informasi atau SIMSALABIM.
Sistem tersebut nantinya akan menjadi basis data terpadu yang dapat digunakan seluruh perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan.
Dengan adanya sistem terintegrasi itu, diharapkan tidak lagi terjadi duplikasi data atau data ganda, sekaligus memastikan pelaksanaan program benar-benar sesuai kondisi masyarakat serta terhubung antar sektor dan perangkat daerah.
“Saya menegaskan bahwa validnya data adalah pondasi utama dalam setiap kebijakan publik. Tanpa data yang akurat, maka kebijakan yang kita ambil berpotensi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan ketimpangan,” tegasnya.
Untuk itu, seluruh pihak mulai dari jorong, nagari, kecamatan hingga kabupaten diminta aktif melaksanakan proses verifikasi dan sinkronisasi data dengan penuh tanggung jawab, objektif serta menjunjung tinggi integritas.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan,” tutupnya.
Ia menambahkan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan, akan tercipta data yang berkualitas dan kebijakan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Desri Wahida)
0 Komentar