Kabupaten Solok(,Indomen).. Senin malam, 21 September 2026, hujan deras sejak sore memicu longsoran di kawasan hulu Sungai Batang Laso. Material berupa lumpur, batu, dan kayu terbawa arus, menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok serta permukiman warga di Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak.
Di tengah situasi berat ini, Pemerintah Kabupaten Solok memilih bekerja — bukan sekadar menyampaikan pernyataan. Di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra, seluruh kekuatan dikerahkan secara terpadu: BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, PMI, dan berbagai instansi terkait bergerak dari jam pertama bencana terjadi.
Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026. Masa tanggap darurat awal berlaku 14 hari, dan kemudian diperpanjang hingga 12 Oktober 2026. Fokus penanganan meliputi pencarian dan pertolongan korban, pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan kawasan terdampak, serta pemulihan akses dan fasilitas umum.
Bencana ini meninggalkan duka mendalam. Dua orang dinyatakan meninggal dunia:
- Daffi Arahman (21 tahun), ditemukan Selasa, 22 September 2026 sekitar pukul 14.16 WIB
- Agusra (59 tahun), ditemukan Jumat, 25 September 2026 sekitar pukul 11.30 WIB
Dua warga mengalami luka berat dan dirujuk ke rumah sakit di Padang:
- Muhammad Nur Zen (56 tahun), mengalami patah tulang anggota gerak bawah dan perdarahan, dirujuk ke Semen Padang Hospital
- Affan Alqadri (26 tahun), mengalami cedera kepala dan perdarahan, dirawat di ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang
Sementara sejumlah warga lainnya mendapat perawatan luka ringan di RSUD Arosuka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung RSUD Arosuka pada 25 September dan memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan hingga pulih sepenuhnya.
Sebanyak 513 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tersebar di beberapa titik pengungsian:
- Rumah Pabrik Tahu: 10 orang
- Petshop: 15 orang
- Pengungsian mandiri: 488 orang
Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi memastikan ketersediaan makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Gubernur Sumatera Barat, Menko PMK bersama Kepala BNPB, Wakil Presiden, Menteri PU, serta Wamendagri berturut-turut meninjau lokasi dan pengungsian untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Salah satu ironi terbesar bencana ini adalah pusat pemerintahan sendiri ikut hancur. Sejumlah gedung perkantoran mengalami kerusakan:
Rusak Berat:
- Gedung Kantor Permanen Sekretariat DPRD
- Gedung Dinas Pariwisata
- Gedung Dinas PUPR
- Gedung DPMN
- Gedung Pos Jaga Satpol PP
Rusak Sedang: Gedung UPTD Laboratorium Dinas PUPR, Gedung Pos Jaga Damkar
Rusak Ringan: Kantor DPRD, Gedung Pertemuan DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bapelitbang, dan Bapenda
"Kantor boleh rusak, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti." — Inilah prinsip yang dipegang teguh pemerintah daerah di tengah kondisi sulit ini.
Kerugian tidak hanya menimpa instansi pemerintah:
Tabel
Kategori Dampak
Rumah warga 19 unit rusak berat, 9 rusak sedang, 33 rusak ringan, 13 terendam, 10 dalam kondisi rawan
Lahan pertanian ±42 hektare sawah, ±15 hektare lahan kering
Infrastruktur 5 ruas jalan rusak, 2 jembatan rusak
Kendaraan 7 roda empat, 2 roda dua
Penanganan Arosuka membuktikan bahwa bencana besar hanya bisa diselesaikan dengan kerja sama lintas sektor. Personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, PMI, Kejaksaan, dan berbagai dinas bekerja berdampingan. Dapur umum didirikan, logistik didistribusikan, dan pendataan dilakukan secara terus-menerus.
Berbagai alat berat dikerahkan — mulai dari excavator, dump truck, wheel loader, hingga water tanker — dukungan datang dari BNPB, TNI, instansi terkait, hingga pihak swasta. Pembersihan Masjid Kayu Aro telah selesai, sementara fokus kini beralih ke pembersihan sungai untuk mencegah ancaman susulan.
Badan Geologi Kementerian ESDM telah merekomendasikan pembangunan sistem peringatan dini terpadu dan sabo dam, serta evaluasi menyeluruh kawasan perkantoran Pemkab Solok demi keamanan jangka panjang.
- 21 September — Bencana menerjang Arosuka
- 22 September — Status tanggap darurat ditetapkan, pencarian korban berlangsung
- 24 September — Menko PMK dan Kepala BNPB meninjau lokasi
- 25 September — Wakil Presiden meninjau pengungsian dan RSUD Arosuka
- 30 September — Menteri PU meninjau lokasi terdampak
- 1 Oktober — Wamendagri tinjau progres penanganan
- 5 Oktober — Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 12 Oktober
Bupati Jon Firman Pandu menegaskan: keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Setelah masa tanggap darurat, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai — rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, pemulihan sawah dan infrastruktur, serta langkah mitigasi agar tragedi serupa tidak terulang.
"Arosuka telah memberikan ujian. Bukan saatnya banyak bicara. Saatnya bekerja — membersihkan, memulihkan, dan mencegah. Karena pemerintah bukan hanya dinilai saat keadaan tenang, tetapi justru ketika masyarakat sedang berduka dan membutuhkan kehadiran negara," tegas Bupati.(Vns)
0 Komentar