Solok Selatan, (Indomen) – Pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi perhatian serius pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Hal ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).
Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD Kabupaten Solok Selatan, menghadiri pertemuan yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Padang, tersebut.
Kunjungan kerja ini membahas pengawasan terhadap berbagai persoalan aset pemerintah daerah atau Barang Milik Daerah (BMD), termasuk pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Barat.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pembenahan tata kelola aset melalui pendataan yang tertib, akurat, dan terintegrasi. Seluruh aset daerah harus tercatat dengan baik agar pemanfaatannya lebih optimal serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Penerapan Satu Data Nasional turut menjadi perhatian untuk mendorong integrasi informasi aset antarlembaga. Dengan data yang valid dan terkoordinasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus meminimalkan persoalan dalam pengelolaan aset.
Selain aset pemerintah, pembahasan juga menyoroti keberlangsungan dan penguatan BUMD, termasuk Bank Nagari, PDAM, serta badan usaha daerah lainnya. Pada sektor perbankan, perhatian diarahkan pada pengelolaan rekening payroll ASN, fasilitas pembiayaan bagi ASN dan PPPK, hingga potensi perpindahan rekening penggajian ke bank lain.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan dukungan terhadap penguatan bank daerah agar mampu tumbuh secara mandiri, sehat, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut perlu disertai tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang terukur, serta penerapan prinsip kehati-hatian.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, pembahasan ini menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan aset daerah yang semakin profesional. Aset yang tercatat dengan baik dan dikelola secara tepat tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi daerah.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BUMD semakin kuat. Dengan pengawasan serta tata kelola yang semakin baik, aset daerah diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Desri Wahida)
0 Komentar