Solok Selatan, (Indomen) – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai melakukan penertiban dan pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata kembali kawasan tersebut agar lebih tertib, representatif, dan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disiapkan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penertiban RTH Muara Labuh tersebut dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bupati Solok Selatan, Dr. H. Novirman, SKM., MM., Selasa (11/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M., bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Sungai Pagu, serta beberapa wali nagari di lingkungan Kecamatan Sungai Pagu.
Dalam arahannya, Sekda Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi, S.IP., S.E., M.M., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Bupati Solok Selatan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penertiban sejak pagi hari. Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah penting untuk membebaskan kawasan RTH dari bangunan-bangunan yang menghambat rencana penataan dan pembangunan ke depan.
Ia menjelaskan, kawasan RTH Muara Labuh nantinya akan dibangun dan ditata kembali oleh pemerintah daerah berdasarkan desain yang telah dipersiapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
"Penataan ini kita lakukan agar RTH Muara Labuh dapat dikembangkan sesuai dengan perencanaan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Kita ingin kawasan ini menjadi ruang publik yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa penertiban pada sore hari tersebut juga mulai menyasar sejumlah bangunan, termasuk toko durian. Selain itu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini berjualan di kawasan RTH diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas perdagangan hingga paling lambat Kamis (12/11/2026).
Mulai Jumat (13/11/2026), aktivitas berjualan tidak lagi diperbolehkan di sekitar lokasi yang akan ditertibkan. Para pedagang juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali melakukan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
Sekda meminta kepala dinas pelaksana kegiatan agar segera menyiapkan surat pernyataan tersebut paling lambat malam itu, dengan batas waktu pukul 23.00 hingga 00.00 WIB. Ia juga meminta dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Muara Labuh untuk mendampingi proses penertiban sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Pada hari yang sama, pemerintah daerah juga telah memulai pembongkaran sejumlah bangunan milik pemerintah daerah, di antaranya bangunan di depan Gedung Nasional serta deretan bangunan rumah makan Singgalang.
Sekda menegaskan, kegiatan penertiban akan kembali dilanjutkan pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda serupa. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan di lapangan, seluruh kepala OPD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta menyiapkan surat tugas bagi kepala bagian dan personel terkait agar dapat mendukung kegiatan hingga Minggu mendatang.
Di akhir arahannya, Sekda mengajak seluruh elemen pemerintah, wali nagari, serta tokoh masyarakat untuk turut menyosialisasikan rencana penataan tersebut kepada warga. Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang bangunannya terdampak penertiban.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap mengedepankan mediasi dan penyelesaian secara harmonis agar persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus berlanjut ke jalur hukum atau pengadilan. Namun, apabila upaya tersebut tidak menemukan titik temu, pemerintah akan menempuh langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Harapan kita, seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan pendekatan yang persuasif. Kita ingin persoalan ini tanpa ada kendala (Desri Wahida
0 Komentar