Bukittinggi ( Indomen)- Angka stunting kota Bukittinggi yang
berasa dibawah rata-rata provinsi Sumbar
medapat apresiasi Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Fatmawati, begitu pula dengan
pengukuhan TPPS. Dimana, Bukittinggi merupakan kota ke 8 di Sumbar, yang
mengukuhkan TPPS.
“Kta apresiasi bentuk komitmen Walikota dalam penurunan stunting
ini. Angka stunting di Sumbar berada di posisi 23 persen. Bukittinggi sudah
berada di bawah rata rata provinsi. Ini patut di apresiasi. Namun, tahun 2024,
kita harus targetkan ada berada di angka 14 persen. Untuk itu, TPPS harus
bekerja maksimal, khususnya untuk konvergensi percepatan penurunan stunting di
Bukittinggi,” kata Fatmawati
Pemerintah
Kota Bukittinggi bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).Tim yang
diketuai oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi itu, dikukuhkan langsung oleh Wali
Kota Bukittinggi, di Aula Balaikota, Rabu (03/08).
Pada acara pengukuhan TPPS, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
menyampaikan, penurunan angka stunting ini, bertujuan untuk meningkatkan
kualitas SDM serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Stunting ini
diakibatkan kurangnya gizi kronis pada bayi, sehingga sang anak mengalami
kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan berpengaruh pada
kemampuan kognitifnya.
“TPPS
ini bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergensi dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat Kota Bukittinggi,” Kata
Walikota ErmanSafar.
Kepala DP3APPKB Bukittinggi, Tati Yasmarni, menjelaskan, Tim
Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini sesuai dengan arahan BKKBN Sumatera
Barat. Tim akan bekerja sesuai petunjuk yang ada.
“Saat
ini angka stunting Kota Bukittinggi berada di posisi 19 persen. Sementara dalam
RPJMD kita, ditargetkan angka stunting berada pada posisi 14 persen di tahun
2024. Untuk itu, tim yang terdiri dari banyak SKPD, memiliki tugas masing
masing dengan tujuan yang sama, menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Wakil
Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan
Stunting, menjelaskan, tim akan segera mengkoordinasikan, mengefektifkan kerja,
agar penurunan angka stunting itu tercapai. Semua SKPD terkait harus bekerja
maksimal.
“Kita
rangkul semua, agar seluruh lini bergerak untuk memaksimalkan upaya penurunan
angka stunting di Bukittinggi. Dengan upaya ini, kita telah menjadi bagian
penting dalam menyelamatkan generasi muda penerus bangsa ini,” ungkap Marfendi.
Wako
Erman Safar juga menyatakan, tahun 2023
mendatang, anggaran untuk biaya gizi anak anak akan dinaikkan. Penyuluhan pada
orang tua harus ditingkatkan, terutama pada pasangan yang baru menikah.
Dalam
kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara
Kemenag dan DP3APPKB tentang penguatan pendampingan calon pengantin dan remaja
usia pra nikah dalam rangka pencegahan resiko dan penurunan stunting.
Selain
itu juga diserahkan bantuan DAK tahun anggaran 2022 oleh BKKBN sumbar kepada
Pemko Bukittinggi sebesar Rp 1.562.944.000.(SFR)
0 Komentar