Padang ( Indomen). - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, pada Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumbarmenyatakan bahwa Pemprov Sumbar sejak tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting diantaranya dengan Membentuk Nagari Generasi Emas dengan lokus 60 Nagari.
Rakor Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumbarc yang diadakan di Pangeran Beach Hotel Padang pada Kamis, (9/10/2025) dinilai sangat peniting seklai dalam upays penurunan stunting di Sumbar
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Penderita stunting pada anak dapat mengakibatkan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.
"Tentunya kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Mahyeldi.
Sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia pada tahun 2045 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita.
Penurunan stunting masuk dalam Asta Cita ke 4, yaitu: “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.
Ini juga sesuai dengan Misi ke 1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu Pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.
Stunting merupakan salah satu isu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 19,8 persen pada tahun 2024 menjadi 14,2 persen tahun 2029.
"Sementara Sumbar pada tahun 2024 prevalensi Stunting meningkat 1,3 persen dari 23,6 persen di tahun 2023 menjadi 24,9 persen," jelasnya.
Sementara kasus wasting (gizi kurang) mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari 9,3 persen tahun 2023 menjadi 7 persen di tahun 2024.
Pada rakor ini juga tampak hadir Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden; Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Dan sejumlah Pimpinan Dinas Terkait
Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menyampaikan penurunan angka stunting merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Untuk itu, diperlukan inovasi daerah berbasis karakteristik wilayah, agar program-program yang ada benar-benar sesuai dengan apa yang diperlukan di tiap daerah," kata Dyah.
“Kehadiran inovasi daerah yang memanfaatkan kearifan lokal dan menyesuaikan dengan berbagai karakteristik wilayah setempat menjadi penting, karena sering kali implementasi program tidak bisa disamakan untuk semua region,” ulasnya.
Pada acara Rakor ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen percepatan penurunan stunting antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumbar. Penandatanganan Komitmen percepatan penurunan stunting antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dan Walikota se Provinsi Sumbar.( Aidil/adpsb),
0 Komentar