Solok Selatan, (Indomen) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Solok Selatan meminta pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober ditunda hingga November atau Desember 2026.
Permintaan tersebut bukan disebabkan ketidaksiapan kontingen Solok Selatan. Sebaliknya, ratusan atlet yang dipersiapkan untuk memperkuat daerah telah menjalani serangkaian persiapan dan masuk dalam program pemusatan latihan.
Persoalan yang menjadi perhatian KONI Solok Selatan berada pada aspek administrasi dan tata kelola anggaran. Jarak waktu yang berdekatan antara pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 dengan jadwal pelaksanaan Porprov dinilai berpotensi menimbulkan kendala dalam proses pencairan serta pertanggungjawaban dana hibah.
Ketua KONI Solok Selatan, Rengga Husada, mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan administrasi dan legalitas anggaran muncul setelah pelaksanaan Porprov selesai.
“Secara teknis dan fisik, ratusan atlet kami telah siap berlaga. Data kontingen telah ditetapkan dalam basis data kami, sementara pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran. Namun, persoalan utamanya terletak pada sinkronisasi waktu. Pengesahan APBD-P yang berdekatan dengan jadwal Porprov berpotensi menyebabkan proses pencairan anggaran terkendala ketentuan administrasi,” ujar Rengga Husada kepada Awak Media Senin sore (14/9/2026).
Menurutnya, apabila Porprov tetap dilaksanakan pada awal Oktober, daerah akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi anggaran.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kelancaran keberangkatan kontingen, tetapi juga dengan kepastian hukum dan akuntabilitas penggunaan dana hibah pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin semangat olahraga ini justru menimbulkan persoalan hukum atau administratif di kemudian hari. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait dapat menyikapi situasi ini secara bijaksana dengan menggeser jadwal pelaksanaan. Dengan demikian, daerah memiliki ruang yang memadai untuk memastikan legalitas pencairan dana, sementara atlet dapat berlaga dengan fokus penuh,” tegasnya.
Rengga menegaskan bahwa KONI Solok Selatan pada prinsipnya siap mengikuti Porprov 2026. Persiapan atlet dan kontingen telah dilakukan secara serius. Namun, kesiapan teknis tersebut harus berjalan seiring dengan kesiapan administrasi dan anggaran.
“Ini bukan soal kami tidak siap. Kami siap. Namun, kesiapan atlet harus didukung oleh proses administrasi yang sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Karena itu, penundaan hingga November atau Desember 2026 dinilai sebagai pilihan yang lebih rasional. Tambahan waktu tersebut akan memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten dan kota peserta untuk menyelesaikan seluruh tahapan APBD-P serta proses pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh daerah peserta memberangkatkan atlet secara optimal tanpa dibayangi persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban anggaran.
Bagi KONI Solok Selatan, Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali. Ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut juga harus diselenggarakan dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta tidak meninggalkan persoalan bagi daerah peserta di kemudian hari.(Desri Wahida)
0 Komentar