Deni Nofri Pudung " Pemerintah Harus Mampu Menggali Sumber Pendapatan Daerah "





Kota Solok (Indomen) - Dalam menyelenggarakan pemerintahan, walikota Solok bersama SKPD yang ada, harus mampu menggali sumber sumber pendapatan daerah, baik itu didapatkan dari memberdayakan potensi lokal yang ada, maupun sumber pendapatan yang bisa didapatkan dari luar daerah.

Ungkapan itu disampaikan juru bicara Fraksi Solok Bersatu (F-SB) DPRD kota Solok, Deni Nofri Pudung disela membacakan pandangan umum fraksi tersebut terhadap penjelasan walikota Solok terkait Ranperda perubahan APBD 2021, Senin, 20 September 2021, di DPRD kota Solok.

Menurut F-SB, Ranperda indentik dengan belanja daerah, dan prinsip dasar dalam menyusun belanja tersebut adalah aliran dana atau ketersedian anggaran yang ada, berdasarkan dari pada itu, melahirkan sumber pendapatan daerah harus menjadi kegiatan perioritas dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Terkait penjelasan Ranperda perubahan tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan walikota Solok, pada prinsipnya F-SB dapat memahami, namun diharapkannya, hasilnya dapat menjadi tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan yang pro rakyat dan berkolerasi dengan RPJMD serta RPJP kota Solok.

Disela kesempatannya itu, politisi yang terlahir dari Partai Demokrat tersebut,  juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan walikota Solok terkait pemindahan anggaran pembelian mobil dinas walikota Solok ke Baitul Mal Wa Tanwil ( Bantuan Koperasi Masjid yang telah memiliki Badan Hukum).

Pandangan umum F-SB juga merekomendasikan SKPD terkait, agar tepat waktu dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat.

Tentang akan dilaksanakannya  pembelajaran tatap muka, F-SB sangat mendukung, namun harus berdasarkan surat edaran walikota Solok Nomor : 420/899/DDIK-SE-KP-2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran tatap muka di PAUD/TK/RA, SD/ MI, SMP/MTS, SMA/SMK, dan SLB yang menyatakan bahwa siswa dan siswi wajib di vaksin. 

Dalam melaksanakan vaksinasi untuk para pelajar, F-SB meminta pemerintah daerah setempat melalui OPD terkait, agar terlebih dahulu mensosialisasikannya, agar proses vaksinasi berjalan lancar dan tepat sasaran, serta tidak menimbulkan pro-kontra terhadap pradigma masyarakat terkait program tersebut.(Gia Wiranda)

0 Komentar